Masroor Library – Manokwari, Papua Barat – Warta “JANG-E-MUQADDAS” JAI DAERAH PAPUA BARAT [19/8].
“Dalam memediasi konflik, dignity for all sangat penting diperhatikan. Kita tidak boleh merendahkan salah satu kelompok. Buatlah kedua pihak tidak merasa terpaksa atau merasa direndahkan. Termasuk ketika kelompok minoritas diundang untuk mediasi. Tidak boleh dipaksa untuk menerima keputusan sepihak atau dipaksa tanda tangan saja”
Kata-kata tersebut disampaikan oleh Dr. (HC) H. M. Jusuf Kalla saat menyampaikan pengalaman dalam acara Webinar Publik “Merayakan Kemerdekaan ke-76, Memperkokoh Jembatan Kebangsaan: Belajar Mediasi Konflik dari Pengalaman Jusuf Kalla” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAT) Universitas Paramadina, Kamis (19/8) pukul 10:00-12:00 WIB.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 tersebut menjadi narasumber tunggal dengan beberapa komentator yang berasal dari pejabat pemerintah, akademisi, peneliti dan aktifis. Mereka adalah Dr. Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor), Sandra Hamid (The Asia Foundation Country Representatif), Sana Jaffrey (Direktur Institute for Policy Analysis), Shiskha Prabawaningtyas (Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina) dan Beka Ulung Hapsara (Komnas HAM RI).
Setelah dibuka dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sambutan selamat datang pun disampaikan berturut-turut oleh Prof. Dr. Didik J. Rachbini (Rektor Universitas Paramadina), Ihsan Ali-Fauzi (Direktur PUSAD Paramadina) dan Husni Mubarok (Peneliti PUSAD Paramadina alumnus Pusat Mediasi Nasional). Bertindak sebagai Host adalah Siti Nurhayati alias Aya.
Menanggapi paparan praktisi mediasi Internasional Jusuf Kala, setiap komentator menyampaikan pandangannya. Rerata mereka fokus pada teori dan praktik dalam hal mediasi. Beberapa komentator menyinggung mengenai konflik kebebasan beragama. Nama Ahmadiyah beberapa kali disinggung, baik oleh narasumber, komentator maupun host. Tidak kurang dari 15 kali.
“Terkadang dalam memediasi kita terjebak dengan pemaksaan kehendak. Apalagi bila mayoritas seolah yang menjadi pemenangnya. Seringkali ketika mengundang kelompok minoritas untuk penyelesaian masalah, kita sudah menyiapkan naskah perjanjian lengkap dengan meterai. Seolah minoritas harus langsung tanda tangan. Padahal itu tidak boleh terjadi. Termasuk terkait kasus yang menyangkut Ahmadiyah,” tegas Jusuf Kalla.
Menurut pencetus Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) pertama di Makassar yang kini telah menjadi FKUB seluruh Indonesia tersebut, dalam setiap konflik perlu solusi mediasi yang tepat.
“Bentuk mediasi di Ambon, Poso dan Aceh tentu saja berbeda-beda. Yang jelas, dignoty for all harus diterapkan dimanapun sebagai penghargaan terhadap perasaan kedua belah pihak,” ungkap Ketua Umum PMI tersebut.
Beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah pengetahuan mengenai sejarah lokus, psikologis pihak-pihak yang berkonflik, martabat dan perasaannya.
“Oleh sebab itu meskipun kesepakatannya tidak maksimal, tetap hal itu harus dilakukan. Misalnya, dalam konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak mungkin meminta mereka menyerahkan senjata karena akan melukai perasaan mereka. Maka solusinya, masing-masing pihak memotong senjata dan TNI harus ditarik bertahap dari Aceh,” beber Jusuf Kalla.
Menurut beliau, perencanaan atau time schedule memegang peranan yang penting. Bagaimana suatu konflik dapat segera diatasi melalui mediasi secepat mungkin. Jusuf Kalla menyebutkan, bahwa konflik Poso dapat diselesaikan hanya dalam waktu 17 hari dan konflik Ambon diselesaikan dalam waktu 15 hari. Untuk konflik Aceh, diperlukan waktu selama enam bulan lamanya.
Acara yang berlangsung selama dua jam 15 menit itu diakhiri dengan foto bersama dengan seluruh peserta. Tercatat ada 246 peserta yang hadir secara virtual dan lainnya via channel YouTube secara langsung (LIVE). selain Mubalig Daerah Papua Barat, terlihat hadir para Ketua FKUB dari berbagai provinsi di Indonesia, akademisi, peneliti dan perwakilan Komnas HAM dari beberapa provinsi. []
Disusun oleh:
Mln. Dr. Rakeeman R.A.M. Jumaan
Mubalig Daerah Papua Barat
Related Posts
Mahasiswa Jamiah Ahmadiyah Indonesia Adakan Kunjungan Akademik Mengenal Kristologi
Ahmadiyah Turut Serta dalam Festival Toleransi 2024
Jemaat Ahmadiyah Indonesia Adakan Acara Saresehan Wawasan Kebangsaan
Pasir Luhur Alias Baturraden | Lokasi Perjuangan Putra Prabu Siliwangi dalam Mencari Calon Permaisuri
MKAI Jabar 2 Meraih Piala Bergilir di Ijtima ASEAN 2024
No Responses