Kunjungan Staf Khusus Presiden ke Padang || Bahas Masalah Intoleransi

Kunjungan Staf Khusus Presiden ke Padang || Bahas Masalah Intoleransi

Masroor Library – Padang Sumatera Barat [20/12-2021]. Staf Khusus Presiden, Ayu Kartika Dewi Senin (20/12), hari ini berkunjung ke Padang, Sumatera Barat berjumpa dengan pemuka agama/masyarakat dan kalangan akademisi. Salah satunya dari Jemaat Ahmadiyah yang diwakili oleh Mln. Syaeful Uyun dari 24 orang yang diundang.

Pertemuan Staf Khusus Presiden dengan pemuka agama/masyakarat dan akademisi berlangsung di gedung Fakutas Ushuludin UIN Imam Bonjol, Padang. SKP datang ke Padang untuk menampung masalah-masalah seputar intoleransi yang terjadi di Sumbar.

“Saya datang tidak membawa makalah. Saya hanya datang membawa buku dan pulpen untuk mencatat masalah-malasah intoleransi yang terjadi di Sumbar”, ujar Ayu Kartika Dewi, SKP sambil memperlihatkan buku dan pulpen yang dibawanya.

SKP pun mempersilahkan para tamu undangan menyampaikan persolan-persoalan kasus intoleransi di Sumbar yang terjadi selama ini. Silmi Novitasi Nurman dosen Fakultas Ushuludin jurusan Filsafat anggota Pelita Padang yang bertindak sebagai moderator. Lantas mempersilahkan dan menyebut nama tamu-tamu yang hadir untuk menyampaikan masalah intoleransi yang dialaminya.

Mln Syaeful Uyun dari Ahmadiyah, dipersilahkan bicara pada urutan ketiga. Kesempatan tidak sia-siakan. Ada lima hal yang disampaikan dala mkesempatan tersebut yaitu, sampaikan kepada SKP:

  1. Terimakasih kepada Ibu Ayu Kartika Dewi, SKP Presiden, kepada Fakultas Ushuludin, kepada Pelita Padang, yang telah mengundang saya ke forum ini hari ini.
  2. Alhamdulillah, dengan karunia Allah swt, warga Ahmadiyah di Sumbar dapat menjalankan keyakinannya, dapat beribadah dengan tenang, tanpa gangguan apa pun, tidak seperti di Nyalindung, Garut, di Balai Harapan, Sintang, di Sawangan, Depok.
  3. Namun, ada kendala, fatwa MUI. Fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah bukan Islam, sesat-menyesatkan, orang yang mengikutinya murtad (keluar dari Islam), menyebabkan banyak masyarakat di Sumbar alergi dengan Ahmadiyah, sehingga mereka membatasi diri berinterkasi dengan Ahmadiyah. Fatwa MUI telah menghambat interaksi relasi hubungan Ahmadiyah dengan masyarakat dan bahkan birokrat. Saya senang dan bangga hari ini diundang ke forum ini. Mudah2an diruangan ini hari ini tidak ada yang alergi dengan saya Ahmadiyah. Mohon disampaikan kepada Bapak Presiden agar memperhatikan kami Ahmadiyah, dan meninjau/membatalkan fatwa MUI. Fatwa MUI bukan hukum positif, tetapi fatwa sangat didengar masyarakat.
  4. SKB Tiga Menteri tentang peringatan dan perintah kepada Ahmadiyah dan masyarakat. Dalam pemahaman kami, SKB tiga menteri itu bukan pelarangan Ahmadiyah secara organisasi, dia hanya mengatur relasi antara Ahmadiyah dengan masyarakat dan birokrat, dan antara masyarakat, dan birokrat dengan Ahmadiyah. Namun, dalam prakteknya dilapangan, masyarakat dan birokrat, menganggap SKB adalah surat pelarangan Ahmadiyah secara organisasi, sehingga banyak tempat ibadah Ahmadiyah ditutup, pada tahun 2021 ini terjadi persekusi/penutupan masjid Ahmadiyah, di tiga tempat: di Nyalindung, Garut, Jabar, di Balai Harapan, Sintang, Kalbar, dan untuk ke-7 kalinya, di Sawangan, Depok, Jabar. Mohon bisiki Presiden, cabut SKB tiga Menteri 2008 Banyak birokrat di daerah salah memahami SKB sehingga Ahmadiyah menjadi korban intoleransi, diskriminasi, dan persekusi.
  5. Saya mengikuti persidangan tindak pidana perusakan Masjid Ahmadiyah Sindang via media sosial. Saya membaca laporan media, persidangan tindak pidana perusakan masjid berubah bentuk menjadi sidang pengadilan akidah. Unsur pidananya diabaikan. Akidah dihakimi. Mohon sampaikan kepada Presiden sidang pengadilan tindak pidana perusakan masjid Ahmadiyah Sintang harus dikawal, dan harus fair, sidang tindak pidana, adili tindak pidana.

Itulah 5 hal yang disampaikan dalam pertemuan dengan Ibu Ayu Kartika Dewi, Staf Khusus Presiden di UIN Imam Bonjol. Apa yg disampaikan dicatat dan mudah-mudahan disampaikan kepada Presiden. SKP juga menyampaikan, tahun 2022 akan dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sebagai tahun toleransi.

Di sesi akhir, setelah foto bersama, saya juga menghadiahkan 2 buah buku kepada SKP Presiden: Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian by Iain Adamson, dan Krisis Dunia dan Jalan Menuju Perdamaian Ibu Ayu Kartika Dewi, SKP Presiden menerima buku tersebut dengan dengan hati gembira.

Disusun oleh:
Mln. Syaeful Uyun

Tags:

No Responses

Tinggalkan Balasan