Dewan dan Masyarakat Adat Serta Pejabat Target Kunjungan Mubalig Daerah Papua Barat

Masroor Library – Teluk Bintuni, Papua Barat – WARTA “JANG-E-MUQADDAS” JAI DAERAH PAPUA BARAT [27/5]. Namanya Tonny, lengkapnya Tonny Urbon. Orangnya terpelajar, menguasai permasalahan. Kesan adat atau primitif, jauh dari sosoknya. Malah yang terlihat adalah sosok birokrat alias pejabat dan teknokrat. Bahkan, untuk masalah perminyakan dan gas, Tonny menguasai sampai sedetil-detilnya. Pantas saja, dulu dia bekerja di perusahaan energi terbesar di dunia asal San Ramon, Amerika. Ya, Chevron yang anak perusahaannya ada di 180 lebih negara termasuk Indonesia.

“Berbicara perusahaan atau pabrik khususnya tambang, sebenarnya kita sedang bicara kehancuran bagi lokus setempat. Sebab, limbahnya akan berdampak puluhan tahun ke depan. Chernobyl di Ukraina, Russia adalah contohnya. Bagaimana penduduk setempat akhirnya direlokasi dan tidak bisa tinggal disana lagi,” kata pria paruh baya bermarga Urbon ini.

Menurut orang asli Papua asal kawasan Sungai Kamundan di perbatasan Kab. Sorong dan Kab. Tambrauw tersebut, adalah suatu kebodohan jika Papua hanya melihat uang (keuntungan) semata. Uang bukan masalah, meski selama ini tidak ada transparansi dari perusahaan yang ada disini. Fokusnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, terutama masyarakat adat.

Saat berbicara masalah suku dan marga di Kab. Teluk Bintuni, Urbon masih di bawah level Mubalig Daerah Papua Barat. Kelihatannya penguasaan terhadap etnografi di Kab. Teluk Bintuni belum sepenuhnya dikuasai. Oleh sebab itu beberapa kali Mubalig Daerah menambahkan informasi terkait suku dan marga yang ada disini.

“Kami memerlukan orang-orang seperti Bapak,” kata Urbon pada akhirnya, berharap.

“Banyak sekali database mengenai suku dan marga-marga yang belum tergarap, baik sejarah, tradisi, budaya, hak ulayat, dan hukum adatnya. Saat ini kami sedang buat akta pendirian organisasi Dewan Adat Papua Kab. Teluk Bintuni. Kami minta Bapak bisa membantu kami untuk tata organisasinya.”

Mubalig Daerah membaca salinan Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni yang diundangkan pada 25 Februari 2019 terkait Masyarakat Adat. Ternyata lampirannya masih belum jelas. Ada tujuh suku, tetapi nama-nama marga (keret) dan asal daerahnya (kampung/distrik) belum dicantumkan secara definitif. Begitu juga terkait organigram kepengurusan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Teluk Bintuni yang belum definitif.

“Saya dianggap kudeta kepemimpinan oleh Jamaluddin Iribaram. Padahal saya hanya membantu beliau saja agar suku-suku dan marga bisa dikumpulkan dalam suatu pertemuan alias musyawarah besar alias gelar tikar adat. Ternyata di masa kepemimpinan beliau sejak lama tidak pernah berjalan. Saya baru dua tahun saja sudah mulai terlihat hasilnya. Akta notaris ini menjadi buktinya.” kata Tonny lagi memperlihatkan salinan akta notaris lokal.

Yang dimaksud Jamaluddin Iribaram adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Teluk Bintuni yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Sorong, yaitu Dr. Jamaluddin Iribaram. Tampaknya, ada semacam sengketa organisasi di antara mereka berdua. Ini patut dimaklumi, sebab, Tonny representasi pribumi yang Kristen, sedangkan Jamaluddin mewakili pribumi yang Muslim. Iribaram adalah marga dari suku Sebyar yang beragama Islam.

Target untuk di Kab. Teluk Bintuni adalah pengenalan dan komunikasi dengan tokoh-tokoh adat sehingga akan dengan mudah masuk ke daerah atau kawasan kampung-kampung adat disini. Untuk diketahui, di Kab. Teluk Bintuni karena berdekatan dengan Distrik Babo, maka agama Katolik mendominasi. Meskipun Kristen (Protestan) juga terbilang besar, namun Katolik lebih banyak lagi. Pertandingannya adalah 20:29 alias totalnya 49%. Itu artinya sebanding dengan penduduk Muslim yang juga sebanyak 49%.

Dalam pertemuan itu, Tonny didampingi oleh Barnabas Gegetu, seorang pemuda asal Suku Sebyar yang sedang mengadukan permasalahan tambang gas di kampungnya. Masalah ini sedang ditangani oleh Dewan Adat Teluk Bintuni. Memang masalah adat, dikembalikan ke pemangku adat. Oleh sebab itu secara berjenjang tiap masalah akan diselesaikan. Bila tidak selesai juga, baru dibawa ke Bupati untuk minta keputusan.

Perbincangan selama empat jam itu diakhiri foto bersama. Rencananya Tonny akan mengumpulkan para pengurus Dewan Adat Daerah Kab. Teluk Bintuni di sekretariat mereka dan mengundang Mubalig Daerah. Waktunya adalah Jumat (28/5) pagi. Memang agenda kegiatan Mubalig Daerah selama di Bintuni relatif cukup padat. Beberapa kunjungan kepada aneka kalangan pun dilakukan.

Karena bertepatan dengan Hari Khilafat 2021, Kamis (27/5) malam, bersama seorang Anshar yang sudah sekitar 12 tahunan bekerja di Kab. Teluk Bintuni, Mubalig Daerah menyimak Acara Hari Khilafat via streaming YouTube. Meski jaringan sedang tidak bagus dan beberapa kali buffering, tetapi acara dapat disimak dengan baik. Mungkin inilah Acara Hari Khilafat perdana yang disimak bersama oleh anggota Jemaat di kabupaten terkaya se-Indonesia ini. Wallahu a’lam! []

Disusun oleh:
Dr. Rakeeman R.A.M. Jumaan
Mubalig Daerah Papua Barat

Related Posts